Sabtu, 23 Juni 2012

Administrasi Keuangan Sekolah


I. Konsep Manajemen keuangan sekolah
A.    Pengertian Manajemen Keuangan sekolah
Pengertian keuangan sekolah cenderung dibatasi pada ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu pencatatan uang masuk dan uang keluar. Dalam arti luas pengelolaan keuangan sekolah mencangkup kegiatan perencanaan penggunaan, pencatatan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah yang sudah dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan sekolah selama periode tertentu, misalnya untuk 1 tahun ajaran.Dengan demikian manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Tujuan manajemen keuangan adalah:
1.           Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2.           Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
3.           Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

C.    Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan
Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut:
1.Transparansi
Transparan berarti adanya keterbukaan.Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan.Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Sehingga transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bias ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya.
2. Akuntabilitas
  Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas  performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.


3.    Efektivitas
Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Efisiensi
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran(out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:
a.     Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya
b.    Dilihat dari segi hasil

II. PERENCANAAN DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN SEKOLAH
Secara umum proses manajemen keuangan sekolah meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen keuangan. Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak.
Perencanaan sebagai kegiatan rasional, artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang riil dan analisis yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak didasarkan pada ramalan yang intuitif. Perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis, berarti perencanaan meliputi tahap-tahap kegiatan.
Perencanaan keuangan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang.
Gambar Perencanaan Keuangan yang Strategis
Siklus tersebut menunjukkan bahwa pembuatan rencana strategis memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1.           Misi, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek perlu dirumuskan pimpinan sekolah
2.           Tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan target yang ingin dicapai berdasarkan kondisi riil sekolah perlu dipahami oleh seluruh warga sekolah.
3.           Berdasarkan kondisi riil sekolah, maka dirumuskan perencanaan keuangan yang strategis.
4.           Perencanaan keuangan strategis sudah dirumuskan, menjadi bahan masukan pada pengembangan misi dan tujuan sekolah pada periode berikutnya.
Analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu pelaksaannya perencanaan keuangan sekolah seringkali menghasilkan apa yang dinamakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS berisi tentang ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memperhatikan asas anggaran antara lain; (a)Asas Kecermatan, (b)Asas Terinci, (c)Asas Keseluruhan, (d)Asas Keterbukaan, (e)Asas Periodik, (f)Asas Pembebanan.

Keuangan sekolah menengah dapat diperoleh dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta bantuan masyarakat.
1.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2.      Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3)
3.      Subsisdi atau Bantuan Penyelenggaraan Pembiayaan Sekolah Negeri
4.      Bantuan  masyarakat

C.    Masalah-Masalah Terkait dengan Penyusunan RAPBS                   
Berikut ini diuraikan beberapa masalah yang sering muncul dalam proses penyusunan RAPBS :
1.      Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia dan tidak didukung pengetahuan yang memadai.
2.      Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa .

III.  PELAKSANAAN PEMBELANJAAN DAN PEMBUKUAN                      KEUANGAN SEKOLAH
A.      Pembelanjaan Keuangan Sekolah
Penggunaan anggaran memperhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, seperti prinsip efisien, pola hidup sederhana, dan sebagainya.

B.       Penyelenggaraan Pembukuan Keuangan Sekolah yang Transparan
Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam Buku Kas. Buku Kas bisa berupa Buku Kas Umum(BKU) dan Buku Kas Pembantu(BKP). BKU merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang.

IV. PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN SEKOLAH
A.      Konsep Pengawasan Keuangan Sekolah
Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: (a) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku, (b) kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan, (c) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efesien dan efektif, dan (d) sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna.
Tujuan pengawasan keuangan ialah untuk menjaga dan mendorong agar: (a) pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan, (b) pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan, (c) kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi, dan (d) pelaksanaan tugas berjalan efesien, efektif dan tepat pada waktunya.
B.    Langkah-langkah Pengawasan
Menurut Pigawahi (1985), proses pengawasan mencakup kegiatan berikut: pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan masalah yang dihadapi, menentukan obyek pengawasan, menentukan sistem, prosedur, metode dan teknik pengawasan, menentukan norma yang dapat dipedomani, menilai penyelenggaraan, menganalisis dan menentukan sebab penyimpangan, menentukan tindakan korektif dan menarik kesimpulan atau evaluasi.
C.    Sasaran dan Jenis Pengawasan
1.      Sasaran Pengawasan
        Sasaran pengawasan dapat terbagi menjadi (a) Dimensi kuantitatif (b) Dimensi kualitatif (c) Dimensi fungsional (d) Dimensi efisiensi.
2.      Jenis Pengawasan
Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan subyeknya dan berdasarkan waktunya.
a.         Aparat pengawasan fungsional konstitusional
b.        Aparat pengawasan fungsional pemerintah

3.      Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Bendaharawan
Pemeriksaan kas dilakukan untuk mengetahui pengurusan, pembukuan, pencatatan, penyimpanan uang kas, pengaturan dokumen keuangan apakah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4.      Pemeriksaan Tatausaha Keuangan Bendaharawan
        Di dalam pemeriksaan tatausaha keuangan bendaharawan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain : (a) Prosedur Pemeriksaan (b) Pemeriksaan Organisasi (c) Pemeriksaan Bukti/Data Keuangan (d) Pemeriksaan Fisik (e) Pemeriksaan Pungutan Pajak (f) Pemeriksaan Pengawasan Atasan Langsung.


D.    Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah
Pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1.   Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Bendaharawan mengirimkan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) kepada Walikota/ Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
2.   Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh Bagian KeuanganSekretariat Daerah maka tanggal 11 dikirimkan Surat Peringatan I.
3.   Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, maka dibuatkan Surat Peringatan II.
4.   Kelengkapan Lampiran SPJ
5.   Bukti Pendukung/ Lampiran SPJ

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar